KPU Wajib Gelar PSU di Kabupaten Serang dalam 60 Hari, MK Batalkan Hasil Pilkada 2024

Serang, Derajat-Online.com – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang 2024 dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu maksimal 60 hari sejak putusan dibacakan, Senin (24/2).

Putusan ini diambil setelah MK menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses Pilkada Kabupaten Serang 2024. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa dalam Pilkada Serang telah mencederai prinsip demokrasi.

“Pelanggaran itu menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang,” ujar Enny saat membacakan putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menyoroti peran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang dinilai telah melakukan tindakan yang memengaruhi proses pemilihan. Hal ini menjadi perhatian serius karena istri Yandri, Ratu Rachmatu Zakiyah, merupakan bupati terpilih dalam Pilkada Serang 2024 dan bertindak sebagai pihak terkait dalam perkara ini.

Sebagai konsekuensi, MK juga membatalkan Peraturan KPU (PKPU) No. 2028 Tahun 2024 yang menetapkan hasil Pilkada Serang 2024. Dengan adanya keputusan ini, KPU Kabupaten Serang diharuskan menggelar PSU dalam jangka waktu paling lama 60 hari guna memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil.

Keputusan MK ini menjadi sorotan publik, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap pemerintahan di Kabupaten Serang. KPU kini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan PSU berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip demokrasi.***Red