Akibat Kelalaian SPBU Kadubanen, JMPI Lakukan Audiensi Bersama Hiswana Migas, SPBU dan Pihak DKUPP Pandeglang

Pandeglang – Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Banten, Melakukan Audiensi dengan pihak SPBU Kadubanen, Hiswana Migas DPC Provinsi Banten, dan pihak Diskoperindag Pandeglang, yang di gelar di kantor DKUPP Pandeglang, Kamis, 27/02/2025.

Dalam Audiensi nya mahasiswa dan pemuda menyampaikan beberapa persoalan tentang adanya persoalan atau problem terkait pertamina yang ada di kabupaten Pandeglang, khusus nya kejadian tertanggal 17 Pebruari 2025 di SPBU Kecamatan Kadubanen Pandeglang Provinsi Banten. Dengan adanya pengendara Roda dua (2) atau Roda empat (4) yang mogok atau mengalami kerusakan serta kerugian akibat setelah mengisi BBM di SPBU Kadubanen tersebut.

Maka Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia melakukan dialog atau audiensi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat mencari win-win Solutions dari persoalan yang terjadi. Aris atau di sapa ateng selalu presidium wilayah JMPI menyampaikan keresahan nya saat audiensi, sehingga terjadi perdebatan panjang antara pihak Hiswana Migas dan Pihak SPBU serta DKUPP Pandeglang. Ateng menyampaikan “ini tidak bisa di biarkan karena menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak,” Ungkapnya.

Selanjutnya ateng pun mengatakan jelas dalam audiensi dan pernyataan pihak pengelola SPBU kadubanen menyatakan dan mengakui atas kelalaian dalam melakukan perawatan rutin SPBU tersebut, bahkan merasa teledor saat melakukan Maintenance SPBU atau Dispenser itu sendiri.

Sehingga pengangkatan mesin pendeteksi air tidak di pergunakan. ketika curah hujan datang deras air tersebut masuk dan tercampur dengan BBM. “Nah hal ini adalah bagian dari kegagalan pihak pengelola SPBU,” ungkap Aris.

Aris atau biasa di sapa ateng menyimpulkan bahwasanya ini terlihat kurangnya pengawasan dari pihak hiswana migas terhadap pelaku usaha SPBU yang ada di kab. Pandeglang, serta kami JPMI menuntut kepada hiswana migas serta DKUPP Kab. Pandeglang agar diperketatnya pengawasan terhadap SPBU yang ada di wilayah kab. Pandeglang. Agar berjalan sesuai SOP Setta aturan dan undang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Entis Sumantri Menegaskan Kami DPW JPMI Banten, akan mengawal persoalan ini hingga tuntas karena di tengah gejolak nya persoalan isu yang hangat soal kasus Korupsi mafia migas di Negeri tercinta ini membuat kami agent sosial Control dan Agent of Change di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merasa geram. Kami rasa korupsi pertamina atau mafia Migas ini sudah terstruktur di Indonesia hingga pada akar rumput yang berdampak luas bagi setiap SPBU yang ada di kabupaten/kota dan akhirnya kepercayaan publik itu menurun, dengan isu oplosan BBM tersebut yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Nah kali ini study kasus yang ada di SPBU Kadubanen Kabupaten Pandeglang ini bagian dari yang terkecil dari persoalan Migas,” ujarnya.

“Ini adalah Hal keteledoran yang terjadi atau pun kelalaian pengelolaan SPBU karena tercampur nya BBM dengan air serta dalam proses pemeliharaan SPBU Tetap berjalan ini terkesan di paksakan sehingga berdampak terhadap masyarakat. Khususnya pengendara Roda dua (2) atau Roda empat (4). Entah itu hanya dalih atau pun menutupi kebusukannya saja,” paparnya.

“Walapun pihak pertamina sudah memberikan teguran dan sanksi terhadap SPBU 34.2206 Atas Insiden kontaminasi air pada tangki pedam Pertalite yang di berikan kepada Direktur SPBU 34.42206 Jln Raya Pandeglang Kadubanen Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan Nomor surat 038/PND/632000/2025-S3 ini adalah bukti teguran pihak pertamina tetapi kami rasa pihak pertamina dan Hiswana Migas DPC Provinsi Banten pun kami nilai lamban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” lanjut Entis.

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Pandeglang, harus juga memastikan takaran yang baik bukan hanya kuantitas tapi kualitas pun harus di perhatikan, jangan sampai hal SOP pun pihak dinas DKUPP tidak mengetahui nya, Kan hal yang lucu berarti tidak transparansi keterbukaan informasi publik pihak SPBU.

“Kami pun sangat menyayangkan Hiswana Migas atau Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas yang lamban dalam melakukan Gresut ke SPBU yang bermasalah. Mak sebagai mitra Pertamina yang memiliki peran penting dalam faktor keamanan, ketersediaan serta distribusi Hiswana Migas harus mampu transparan, sesuai dengan visi misinya. Bahkan harus mampu menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Semoga dengan audiensi ini pihak-pihak terkait dapat mendengarkan dan merealisasikan masukan ini serta, ada solusi kongkrit bagi permasalahan yang ada di setiap SPBU yang ada di kabupaten Pandeglang khsusus nya SPBU Kadubanen,” tutupnya.***Red