Aktivis Desak Kejati Banten Transparan Terkait Kasus Korupsi Hibah Pondok Pesantren

Banten — Aktivis demokrasi dan anti-korupsi, Ade Aji Maulana, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk lebih transparan kepada masyarakat terkait penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) tahun 2020. Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak Kejati Banten terkait pemeriksaan terhadap Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, meskipun kasus ini telah menjadi perhatian publik.

Ade Aji menyoroti lambatnya respons dari Kejati Banten, meski Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan nota dinas sejak 17 November 2023. Nota dinas dengan nomor R-618/F.2/Fd1./11/2023, yang berisi tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan hibah APBD tahun 2020, telah beredar di kalangan wartawan. Namun, publik hingga saat ini belum menerima informasi terkait tindakan yang diambil oleh Kejati Banten.

“Jangan sampai Kejati Banten dianggap melindungi Al Muktabar. Ini bisa memberikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Provinsi Banten,” tegas Ade Aji kepada wartawan, Kamis (17/10).

Ade Aji juga menyoroti potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp70 miliar akibat kasus ini. Ia menegaskan bahwa tindak lanjut dari nota dinas Kejaksaan Agung sangat penting agar publik mengetahui siapa aktor intelektual di balik korupsi ini. “Kasus ini harus ditindaklanjuti agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara,” tambahnya.

Sebelumnya, pada Februari 2023, Kejati Banten telah mengeksekusi lima terdakwa dalam kasus korupsi dana bantuan pondok pesantren. Para terdakwa tersebut adalah mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Irvan Santoso; mantan Kabag Sosial dan Agama pada Biro Kesra Provinsi Banten, Toton Suriawinata; dua honorer Biro Kesra, Agus Gunawan dan Epieh Saepudin; serta Tb Asep Subhi, salah satu pengurus ponpes.

Al Muktabar sendiri menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten dari 27 Mei 2019 hingga 12 Mei 2022, sebelum diangkat sebagai Penjabat Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) pada masa itu, perannya dalam penyelenggaraan hibah patut dipertanyakan.

“Penting bagi publik untuk mengetahui fakta ini, mengingat Al Muktabar adalah Ketua TPAD Pemprov Banten saat itu. Semua orang di hadapan hukum memiliki hak yang sama, dan tidak ada yang kebal dari pemeriksaan hukum,” tutup Ade Aji.***Red