Diduga Premanisme Proyek: KUMALA Kecam Pungli Pejabat, Desak APH Tangkap Oknum yang Jual Beli Proyek

Banten – Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Serang menyatakan sikap keras terhadap maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan dugaan jual beli proyek pemerintah yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Ketua KUMALA Serang, Irfan Rifai, dalam pernyataan resminya pada Sabtu (24/5/2025), menyebut praktik tersebut sebagai bentuk premanisme birokrasi yang harus segera diberantas.

“Meminta fee kepada pengusaha demi mendapatkan proyek pemerintah adalah tindakan amoral dan termasuk dalam kategori premanisme. Ini tidak bisa ditoleransi!” tegas Irfan Rifai. “Tindakan ini menciptakan iklim investasi yang koruptif, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas, khususnya di Banten.”

Irfan menekankan bahwa selain merusak dunia usaha, praktik semacam ini juga memperparah krisis kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi pemerintah. Untuk itu, KUMALA mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu.Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten diduga kuat terlibat dalam praktik jual beli proyek. Plt. Kepala BAPENDA tersebut diduga meminta fee sebesar 20% kepada kontraktor dari setiap paket kegiatan. Salah satu proyek yang disebut terindikasi dalam praktik tersebut adalah:

Kode RUP: 53742838.

Nama Paket: Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – SoftwareTotal Pagu Anggaran: Rp4.991.033.000

Kecaman KUMALA turut diperkuat oleh aksi nyata. Para pengurus dan penggerak mahasiswa serta pelajar Banten telah melayangkan laporan resmi atas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Banten dan BAPENDA Banten kepada pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Laporan tersebut disampaikan pada 19 Mei 2025 dan telah diterima oleh petugas atas nama Hanif di kantor Kejaksaan Agung RI.

KUMALA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum dan menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Irfan Rifai menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Kami tidak akan tinggal diam melihat praktik korupsi berjubah birokrasi terus merusak Banten. Ini saatnya hukum berbicara tegas!” Pungkasnya.***Red