DPP Assalam Banten Indonesia Soroti Kebijakan PLT Sebagai Warisan Maladministrasi di Pemerintahan Baru Andrasoni-Dimyati

Serang – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Assalam Banten Indonesia, Edi Wibowo, memberikan komentar atas dimulainya pemerintahan Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andrasoni dan Wakil Gubernur Dimyati. Ketua Umum DPP Assalam Banten Indonesia, Kang Bowo, menyoroti pentingnya pemerintahan baru untuk memperbaiki kesalahan yang diwariskan oleh Penjabat (PJ) Gubernur sebelumnya, terutama terkait pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) yang diduga melanggar aturan administrasi, Minggu (2/3/25).

Menurut Kang Bowo, pengangkatan PLT sebelumnya bertentangan dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021, khususnya poin 12 yang menyatakan bahwa PLT harus berasal dari unit kerja yang sama. Namun, dalam praktiknya, ada pejabat dari Dinas Pertanian yang justru diangkat menjadi PLT di Dinas Sosial dan banyak kejanggalan lain yang dinilai sebagai bentuk mal-administrasi.

“Kami berharap kepemimpinan Andrasoni dan Dimyati benar-benar membawa perubahan. Jangan sampai keberhasilan mereka menumbangkan kekuasaan Ratu Banten justru ternodai oleh infiltrasi pihak-pihak lama yang masih berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya serta membawa beban masa lalu dari track record mereka di masa lalu,” ujar Kang Bowo.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penerapan meritokrasi dalam pemerintahan baru agar visi Banten Maju, Adil, dan Setara tanpa Korupsi dapat berjalan dengan baik. Kang Bowo mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Andrasoni jika berani mengambil keputusan tegas untuk kemajuan Banten. Serta saran agar segera adanya evaluasi terhadap warisan maladministrasi penunjukkan PLT tersebut, agar tidak menjadi beban di awal pemerintahan Andrasoni dan Dimyati.

“Kunci keberhasilan kepemimpinan adalah tim yang solid. Kami berharap Gubernur Andrasoni dapat melakukan talent pooling dengan baik, menempatkan orang-orang yang kompeten, serta memangkas generasi birokrasi yang masih memiliki keterkaitan dengan Ratu Banten, karena ada baiknya pemerintahan baru ini diisi dengan talenta-talenta baru yang bersih secara track record, serta saya juga akan terus mendorong untuk adanya pemeriksaan oleh Ombudsman Perwakilan Banten terkait maladministrasi pengangkatan PLT itu,” tambahnya.

Ia juga menyarankan agar para eselon-eselon 2 yang tidak produktif dan memiliki rekam jejak yang kurang baik untuk ditempatkan sebagai fungsional utama saja. Agar posisi-posisi strategis dapat diisi dengan talenta-talenta baru yang memiliki jiwa loyalitas tinggi dan kemampuan kerja yang jauh lebih mumpuni.

“Saya berharap bapak Andrasoni dapat dengan tegas melakukan pemangkasan generasi, tidak perlu ragu untuk menempatkan para eselon-eselon 2 yang tidak produktif di posisi lainnya. Agar para talenta-talenta yang berdasarkan meritokrasi dapat mengisi posisi-posisi strategis itu untuk membantu efektivitas birokrasi agar segera maju,” tutup Kang Bowo. ***Red