Kepala UPTD PPD Balaraja Tegaskan Tak Ada Pungli, Layani 5.844 Wajib Pajak dalam Sehari Terkait Program Pemutihan Pajak Gubernur Banten

Balaraja – Kepala UPTD PPD Balaraja, Dr. H. Ali Hanafiah, S.E., M.Si., memberikan klarifikasi tegas terkait isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor. Dalam keterangannya, ia memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan cenderung merupakan upaya framing negatif terhadap pelayanan publik yang sedang dijalankan secara maksimal.

“Saya sudah menanyakan langsung kepada orang yang videonya beredar. Saat itu ia sedang membagikan kartu antrean dan didatangi seseorang yang bertanya sambil menyodorkan uang Rp300 ribu. Bahkan dalam video itu terlihat jelas bahwa orang tersebut juga heran dan menanyakan ‘uang apa ini?’, karena memang ia tidak pernah meminta,” jelas Dr. Ali, Jumat (11/4).

Ia menambahkan bahwa situasi tersebut terkesan telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk mendiskreditkan pelayanan Samsat, terutama di tengah antusiasme tinggi masyarakat dalam mengikuti program pemutihan pajak yang digagas oleh Gubernur Banten.

Program pemutihan ini sendiri mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025, yang memberikan pembebasan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat. Pemutihan berlaku dari tanggal 10 April hingga 30 Juni 2025, dan disambut hangat oleh warga Kabupaten Tangerang.

Dr. Ali menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat yang telah mengikuti program ini dengan tertib dan penuh semangat. Pada hari kedua program ini berlangsung, tepatnya 11 April 2025, pihak UPTD PPD Balaraja berhasil melayani sebanyak 5.844 wajib pajak. Pelayanan bahkan ditutup hingga pukul 22.33 WIB demi memastikan seluruh warga yang datang tetap terlayani dengan baik.

“Ini adalah bentuk komitmen kami sebagai pelayan publik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dan menyambut dengan suka cita kebijakan Gubernur Banten. Antusiasme warga menjadi bukti bahwa program ini sangat dibutuhkan dan dihargai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program pemutihan ini memungkinkan masyarakat hanya perlu membayar pajak kendaraan untuk tahun 2025 saja. Tunggakan pajak dan dendanya dari tahun-tahun sebelumnya dihapuskan sepenuhnya, selama masyarakat mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Dr. Ali juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada perantara atau calo yang mengaku dapat mempermudah proses pembayaran pajak. Menurutnya, masyarakat harus mengakses layanan resmi baik di kantor induk maupun gerai pelayanan Samsat dan Samling (Samsat Keliling) yang tersebar di titik-titik strategis di Kabupaten Tangerang.

“Mohon bantuannya agar masyarakat tidak tergoda oleh iming-iming percaloan. Kami sedang bekerja keras melayani ribuan orang setiap harinya. Situasi sangat padat, jadi tolong bantu kami dengan tidak membuat keruh keadaan,” tegasnya.

Tak hanya itu, dalam upaya mendukung kebijakan pemutihan pajak, pihaknya juga menyampaikan arahan dari Dirlantas Polda Banten bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan atas nama orang lain, kini diberikan kemudahan untuk melakukan balik nama menggunakan KTP milik pemilik kedua. Ini adalah bagian dari reformasi pelayanan agar pemilik kendaraan lebih mudah dalam pengurusan administrasi di masa mendatang.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan emas ini, baik untuk pemutihan pajak maupun proses balik nama. Dengan memanfaatkan Keputusan Gubernur ini, warga bukan hanya mendapat keringanan, tapi juga kemudahan jangka panjang,” pungkas Dr. Ali.

Ia pun menutup keterangannya dengan menyatakan bahwa seluruh petugas UPTD PPD Balaraja dan pejuang pendapatan daerah akan terus bekerja keras dan memberikan pelayanan terbaik demi kemaslahatan masyarakat Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang.***Red