Kepala UPTD PPD Samsat Balaraja Bantah Tuduhan Pungli, Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum

Kabupaten Tangerang – 14 April 2025Kepala UPTD PPD Samsat Balaraja, Ali Hanafiah, membantah tegas tuduhan pungutan liar (pungli) yang sempat viral di media sosial. Ia menyatakan bahwa dirinya bersama sejumlah petugas yang dituduh telah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Banten, dan hasilnya menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti.

“Alhamdulillah, saya beserta petugas yang dituduhkan sudah diperiksa. Hasil pemeriksaan menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membangun framing negatif,” ungkap Ali kepada Awak Media, Senin (14/4/2025).

Tudingan pungli tersebut mencuat setelah sebuah video di platform TikTok menampilkan narasi yang menyudutkan petugas Samsat Balaraja dengan menyebut adanya praktik suap yang meningkat dari “gocap” menjadi “tiga ratus ribu rupiah”. Menanggapi hal ini, Ali Hanafiah menilai video tersebut dibuat secara tendensius dan penuh rekayasa.

“Orang itu niat betul. Dari awal dia yang rekam, lalu membuat narasi sendiri, menyebut Dulu cuma gocap sekarang 300.. Gila. Jadi dia yang rekam, dia pula yang membangun opini. Ini sudah masuk ranah fitnah,” jelasnya.

Karena dinilai mencemarkan nama baik dirinya maupun institusi, pihak Samsat Balaraja kini tengah mempertimbangkan untuk melaporkan akun TikTok tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami akan minta pertimbangan atasan terlebih dahulu untuk membawa hal ini ke jalur hukum,” tambahnya.

Di sisi lain, sejak program pemutihan pajak kendaraan bermotor resmi digulirkan pada 10 April 2025, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Berdasarkan data terbaru per pukul 22.00 WIB, Samsat Balaraja telah melayani 22.392 wajib pajak hanya dalam waktu lima hari.

Kondisi ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak, namun juga diiringi tantangan besar dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah padatnya aktivitas. Ali Hanafiah memastikan bahwa pihaknya akan terus mengedepankan pelayanan yang profesional dan terbuka terhadap pengawasan publik, selama dilakukan secara objektif dan berimbang.***Red