Ketua Civilian Perspective Nilai Pansel Sekda Banten Tidak Transparan dan Sarat Kecurangan

Serang – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten kembali menuai kritik tajam. Ketua Civilian Perspective Initiative, Muhamad Rizaldi, menyebut panitia seleksi (Pansel) yang menangani proses ini tidak menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dalam pernyataan resminya, Rizaldi menilai bahwa proses seleksi calon Sekda Provinsi Banten yang seharusnya menjadi mekanisme penjaringan talenta terbaik justru berubah menjadi ajang formalitas yang sarat tanda tanya. Ia menegaskan bahwa Pansel telah mengabaikan prinsip dasar manajemen talenta yang menjadi rujukan nasional dalam pengisian jabatan tinggi di birokrasi.

“Pansel ini tidak memahami prinsip manajemen talenta. Tidak ada asesmen menyeluruh terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural calon. Justru seleksi hanya berbasis wawancara dan esai semata. Ini bukan seleksi berbasis merit, ini seleksi berbasis pendapat sempit,” tegas Rizaldi dalam keterangannya, Senin (6/5/2025).

Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa proses ini tidak hanya tidak profesional, tetapi juga berpotensi manipulatif. Rizaldi mengungkapkan bahwa ada calon kuat yang secara objektif layak masuk tiga besar namun tidak diloloskan tanpa penjelasan atau dasar penilaian yang terbuka kepada publik.

“Kami mencium indikasi kuat adanya pengondisian. Bagaimana mungkin seorang kandidat yang unggul secara rekam jejak dan asesmen tiba-tiba tidak masuk tiga besar? Di mana transparansinya? Ini jelas merugikan publik, karena masyarakat akhirnya diberikan pemimpin yang bukan berdasarkan kompetensi, melainkan rekayasa,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan komitmen Pansel terhadap asas keterbukaan informasi publik. Menurut Rizaldi, hasil seleksi, indikator penilaian, dan proses pembobotan seharusnya diumumkan secara terbuka agar publik bisa ikut mengawasi kualitas birokrasi di Banten.

“Proses ini bukan milik segelintir orang. Ini proses yang menentukan wajah birokrasi dan arah pembangunan daerah. Jika sejak awal prosesnya cacat, maka hasilnya pun akan mencederai publik,” tambahnya.

Civilian Perspective Initiative berkomitmen untuk mengawal proses ini secara serius dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum atau administratif jika ditemukan pelanggaran dalam proses seleksi tersebut.***Red