Ketua Pansel Seleksi Sekda Banten Enggan Buka Nilai Peserta, Publik Desak Transparansi

Serang – Proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten menuai sorotan tajam setelah Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Aba Subagja, S.Sos., M.AP., M.H., menolak membeberkan hasil penilaian peserta. Saat didesak untuk menjelaskan transparansi nilai akhir, bobot asesmen, dan dokumen berita acara penetapan tiga besar calon, Aba hanya menjawab singkat bahwa pertanyaan tersebut harus diajukan ke sekretariat, karena tugas Pansel terbatas dan sisanya menjadi wewenang PPK serta sekretariat. Pernyataan ini memicu kritik keras dari publik yang mempertanyakan komitmen Pansel terhadap keterbukaan dan akuntabilitas.

Meski secara formal Pansel bertugas menilai dan mengajukan calon, regulasi seperti UU Aparatur Sipil Negara (ASN), PP No. 17/2020, dan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14/2008 menegaskan bahwa Pansel memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, transparan, dan bebas intervensi.

Supriyadi, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Pandeglang, menyebut sikap Aba sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab. “Ketua Pansel bukan sekadar penghitung skor, tapi penentu integritas seleksi,” tegasnya.

Sejumlah dokumen krusial seleksi Sekda, seperti skor asesmen kompetensi peserta, nilai makalah, presentasi, wawancara, bobot penilaian tiap tahapan, serta berita acara pleno penetapan tiga besar calon, hingga kini belum dipublikasikan. Padahal, Pasal 9 dan 11 UU KIP mewajibkan informasi tersebut diumumkan secara terbuka dan berkala sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Ketidakjelasan ini memperkuat kecurigaan adanya ketertutupan dalam proses seleksi.

SEMMI Pandeglang berencana mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari Pemerintah Provinsi Banten. Jika tidak dipenuhi, mereka siap menempuh jalur hukum melalui Komisi Informasi Publik (KIP) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Supriyadi menegaskan bahwa jabatan Sekda adalah amanat rakyat, bukan hak kelompok tertentu, dan proses yang buram berisiko melahirkan birokrat pesanan, bukan profesional.

Sikap tertutup Pansel dan minimnya respons Pemprov Banten terhadap desakan publik dinilai sebagai kemunduran reformasi birokrasi. Jika dibiarkan, pola ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi seleksi jabatan publik di daerah lain. Publik kini menanti langkah konkret dari Pemprov Banten untuk membuka data seleksi dan memastikan proses yang transparan serta akuntabel.***Red