Netralitas BAWASLU Kota Tangerang Dipertanyakan dalam Kasus Dukungan ASN pada Pilkada Banten 2024

Tangerang, 28 September 2024 – Netralitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Tangerang dipertanyakan setelah Ketua BAWASLU Kota Tangerang, Komarulloh, menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pilkada Banten 2024. Putusan ini menjadi sorotan karena pernyataan dukungan yang dituduhkan kepada Kepala BKD diduga tidak pernah disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis.

Lebih lanjut, deklarasi dukungan tersebut dilaporkan dilakukan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon resmi dimulai, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar putusan BAWASLU.

Dr. Budi Ilham Maliki memberikan komentar dengan meminta BAWASLU Kota Tangerang untuk menunjukkan sikap profesionalnya dalam menegakkan aturan pemilu. Mereka menyatakan bahwa putusan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam acara deklarasi pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dinilai prematur. “Bagaimana bisa BAWASLU menggelar perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN sebelum tahapan pemilu dimulai? Tugas BAWASLU adalah mengawasi tahapan pemilu, bukan sebelum tahapan dimulai,” jelas seorang Wakil Rektor III Kampus UNIBA tersebut.

Putusan BAWASLU ini dianggap berpotensi merugikan pasangan calon Andra Soni – Achmad Dimyati Natakusumah, yang diduga terseret dalam polemik. Bahkan, keputusan tersebut berpeluang untuk digugat. Kepala BKD sendiri menyatakan bahwa kehadirannya dalam acara tersebut bukan untuk mendukung pasangan calon, melainkan sebagai undangan dalam rangka pemberian penghargaan Karya Tulis untuk memperingati HUT RI ke-79. Ia mengaku tidak mengetahui adanya acara deklarasi dalam kegiatan yang digelar pada 17 Agustus 2024, sebelum pendaftaran pasangan calon dimulai.

“Putusan ini terasa janggal, karena deklarasi tersebut terjadi sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dan penetapan paslon. Seharusnya, tindakan seperti ini menjadi ranah Badan Kepegawaian Negara (BKN), bukan BAWASLU,” lanjut Dr. Budi.

Ia juga menyoroti bahwa keputusan BAWASLU Kota Tangerang bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) jika terbukti mencederai netralitas lembaga. Ada kekhawatiran bahwa keputusan ini bisa dianggap merugikan pasangan calon tertentu, yang dapat berpotensi mencemarkan nama baik mereka dalam kontestasi Pilkada Banten 2024.

“Ini terkait profesionalitas kinerja BAWASLU Kota Tangerang. Akibat putusan yang dikeluarkannya, bisa saja BAWASLU Kota Tangerang dianggap ikut serta melakukan tindakan merugikan paslon Andrasoni-Dimyati, dan berpotensi melakukan dugaan tindakan pencemaran nama baik paslon dalam tahapan kontestasi Pilkada Banten, ini bisa diadukan ke DKPP,” tutup Budi.***Red