Pajak Kendaraan dan Peran Strategisnya dalam Pembangunan Daerah

Oleh: Teguh Riadi, S.E.,M.Si

Pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administratif warga negara, tetapi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui penerimaan dari sektor ini, pemerintah daerah memperoleh sumber daya yang cukup signifikan untuk membiayai berbagai program pelayanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan transportasi, hingga perbaikan sistem administrasi perhubungan yang lebih transparan dan efisien.

Namun, tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan tidaklah sederhana. Masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena beban denda, ketidaktahuan, maupun karena kesulitan ekonomi. Dalam konteks inilah, kebijakan Pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 menjadi angin segar yang sangat berarti.

Kebijakan ini menghapuskan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2024 ke bawah, dan hanya mewajibkan pembayaran untuk tahun berjalan saja, yakni 2025. Ini adalah langkah progresif yang layak diapresiasi. Tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat pasca-pandemi dan pasca-Lebaran, kebijakan ini juga mendorong semangat baru untuk patuh pajak. Bagi sebagian masyarakat, pemutihan ini menjadi momentum emas untuk memperbaiki status kendaraan mereka dan menyelesaikan kewajiban yang selama ini tertunda.

Efek langsung dari kebijakan ini pun terlihat nyata. Sejak hari pertama pelaksanaan program pada 10 April 2025, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini mencerminkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk patuh, selama diberikan ruang dan kebijakan yang berpihak pada mereka.

Lebih dari itu, meningkatnya kepatuhan pajak berarti meningkat pula kapasitas fiskal daerah. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat dialokasikan untuk membangun jalan-jalan baru, memperbaiki jembatan rusak, hingga mendukung transportasi umum yang lebih layak. Dalam jangka panjang, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri dalam bentuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sudah selayaknya masyarakat memanfaatkan momen ini dengan baik. Program pemutihan pajak bukan sekadar penghapusan beban, tetapi bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap warganya. Momen ini juga harus dilihat sebagai kesempatan untuk menumbuhkan budaya tertib administrasi dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Kita berharap, kebijakan seperti ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kemitraan yang sehat antara negara dan masyarakat. Pajak, pada akhirnya, adalah bentuk gotong royong kita dalam membangun rumah bersama: daerah yang kita cintai.