Pengisian Posisi PLT oleh Pj Gubernur Banten Dipertanyakan, Civilian Perspective Initiative: Ada Kejanggalan!

Banten – Ketua Civilian Perspective Initiative, Muhamad Rizaldi, S.H., menyoroti adanya kejanggalan dalam penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A. Damenta. Keputusan tersebut diambil hanya sehari sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.

Menurut Rizaldi, kebijakan ini menimbulkan kesan bahwa penunjukan Plt dilakukan secara terburu-buru dan sarat kepentingan tertentu. “Wajar jika masyarakat merasa ada yang janggal dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya di balik penunjukan ini. Birokrasi yang stabil memang penting, tetapi bukan berarti harus dibangun melalui mekanisme yang tidak transparan dan terkesan dipaksakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021, telah diatur bahwa penunjukan Plt harus berasal dari lingkungan unit kerja yang bersangkutan. “Jika melihat aturan ini, maka semakin jelas bahwa keputusan yang diambil oleh Pj Gubernur Banten patut dipertanyakan. Mengapa harus dilakukan mendadak, di saat transisi pemerintahan sedang berlangsung? Hal ini justru menambah kesan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar,” tambahnya.

Rizaldi juga mengingatkan bahwa tindakan semacam ini bisa berdampak pada stabilitas birokrasi ke depan. “Seharusnya, biarkan gubernur dan wakil gubernur definitif yang mengatur struktur organisasi pemerintahan mereka, bukan malah diwarisi oleh kebijakan yang dipaksakan di detik-detik terakhir masa jabatan seorang Pj Gubernur,” tegasnya.

Masyarakat diharapkan untuk terus mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dalam masa transisi seperti ini. Kejelasan dan transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik tanpa kepentingan tertentu yang berpotensi merugikan publik. ***Red