Peningkatan Kinerja Perpajakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah berlaku mulai tahun 2025, diantaranya ada kebijakan opsen sehingga sudah tidak lama lagi kebijakan Opsen ini harus berjalan secara nasional dan serentak.

Dalam rangka implementasi Opsen Pajak Daerah diperlukan strategi dan upaya persiapan, baik oleh Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait lainnya (perbankan dan kepolisian) antara lain meliputi penguatan dasar hukum, koordinasi dengan pihak terkait, penyiapan administrasi, dan komunikasi publik. Di sisi Pemerintah Provinsi, khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah melakukan kegiatan sosialisasi Kebijakan Opsen Pajak Daerah, salah satu diantaranya melalui kerjasama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema opsen pajak daerah ini dapat meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota serta diharapkan dapat memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dimana selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak provinsi) dan akan menjadi PAD. Pengaturan lebih lanjut mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta Opsen Pajak MBLB.

Tujuan penerapan kebijakan Opsen Pajak Daerah utamanya dimaksudkan untuk :

1. Percepatan penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB;

2. Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota;

3. Memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi;

4. Sumber penerimaan baru bagi provinsi atas Pajak MBLB;

5. Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota;

6. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah akan meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB serta peran Pemerintah Provinsi dalam pemungutan Pajak MBLB.

Semoga dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dapat semakin meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat memperkuat sumber penerimaan Daerah yang akan berujung pada penguatan local taxing power di daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan semakin terdorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Perpajakan Daerah untuk optimalisasi PAD-nya.

Oleh : H. Saprudin, ST

Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten