Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Kendaraan

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya ini dapat ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai sebagian pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah.

Untuk mewujudkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, Guna memenuhi amanat Undang – Undang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Provinsi Banten menerbitkan Perda Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur ketentuan terbaru atas 7 (tujuh) Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Provinsi Banten, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Bea Balik Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Alat Berat;

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

5. Pajak Air Permukaan;

6. Pajak Rokok;

7. Opsen Pajak MBLB.

Dalam meningkatkan PAD perlu di laksanakan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini melalui sektor pajak kendaraan agar tercapainya tujuan peningkatan.

Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan:

1. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Pajak;

– Meningkatkan kemampuan aparatur pajak dalam mengelola dan mengawasi pajak kendaraan.

– Menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola data pajak kendaraan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan;

– Meningkatkan kualitas pelayanan pajak kendaraan dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.

– Menyediakan fasilitas pembayaran pajak kendaraan yang mudah dan nyaman.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat;

– Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan.

– Melakukan sosialisasi dan promosi tentang pajak kendaraan melalui berbagai media.

4. Peningkatan Kerjasama dengan Instansi Lain;

– Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain seperti Polisi, Dinas Perhubungan, dan lain-lain untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak.

– Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola data pajak kendaraan.

5. Peningkatan Insentif dan Penghargaan;

– Memberikan insentif dan penghargaan kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan secara tepat waktu dan lengkap.

– Mengembangkan program penghargaan untuk wajib pajak yang memiliki catatan pembayaran pajak yang baik.

6. Peningkatan Pengawasan dan Penindakan;

– Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak.

– Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi kendaraan yang tidak membayar pajak.

7. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi;

– Meningkatkan kualitas data dan informasi tentang pajak kendaraan.

– Mengembangkan sistem informasi yang akurat dan efektif untuk memantau dan mengelola data pajak kendaraan.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan sesuai dengan yang diharapkan.

Ifat Sovia, S.Sos, MA

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD PPD Balaraja